Call Center 0231 206330
Pengaduan Pelanggan Dalam Perspektif Hukum
Pengaduan Pelanggan Dalam Perspektif Hukum

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan soasial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan social seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dimana dalam pasal 4 huruf g dan penjelasan  pasal huruf g)

  1. UU no.40 tahun 2004 huruf g menetapkan "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip wajib"
  2. penjelasan pasal 4 mengatur bahwa prinsip wajib adalah prisip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

 

Dalam perkembangan saat ini bahwa keberadaan BPJS  sangat dibtuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat  yang terbukti dengan membludaknya kunjungan ke Rumah sakit-rumah sakit. untuk menjamin hak-hak peserta/pelanggan dengan penyelenggara pelayanan  kesehatan maka pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 44 tahun2009 tentang rumah sakit, bahwa dalam pasal 32 huruf  f menyatakan “Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan” artinya setiap peserta/pelanggan atau penerima pelayanan kesehatan dilindungi dengan undang-undang apabila pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara kesehatan dalam hal ini fasilitas kesehatan baik puskesmas, rumah sakit maupun pelayanan kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS dirasa tidak memuaskan oleh masyarakat. dalam amanat UU nomor 24 tahun 2011 terkait pelayanan pelanggan adalah tersedianya unit pengaduan pelanggan, juga dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan diatur tentang Penanganan Keluhan melalui Pasal 45 yang isinya sebagai berikut :

  1. dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yanf bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan/ atau BPJS Kesehatan.
  2. dalam hal peserta dan/atau fasilitas kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepda Mebteri.
  3. pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara maemadai dan dalam kurun yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaiakan

penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan.

Oleh : Andy Krisnanto, SH


PTRM (Pelayanan Program Terapi Rumatan Metadon)  Di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon PTRM (Pelayanan Program Terapi Rumatan Metadon) Di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Istilah lain yang digunakan adalah NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Menurut UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Peresmian Gedung  Rawat Inap Kelas 3 Peresmian Gedung Rawat Inap Kelas 3

Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Lc meresmikan Gedung Rawat Inap Kelas III (Gakin) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Dirinya sangat memberikan apresiasi managemen RSUD Gunung Jati yang telah berhasil membangun gedung bagi masyarakat kurang mampu, meski merupakan gedung rawat inap kelas III, tapi suasana ruangan sangat nyaman. Gubernur yang akrab disapa Aher itu menilai kamar di gedung gakin RSUD Gunung Jati seperti ruangan VVIP rumah sakit pada umumnya.

Sasaran Keselamatan Pasien Sasaran Keselamatan Pasien

Ada 6 Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (Acuan : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691 tahun 2011) :


1.Ketepatan Identifikasi Pasien
2.Peningkatan Komunikasi yang Efektif
3.Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai
4.Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi
5.Pengurangan Resiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
6.Pengurangan Resiko Pasien Jatuh


Sembilan Aspek Pendidikan Bagi Muslim Unggulan Sembilan Aspek Pendidikan Bagi Muslim Unggulan

Tak ada guru sehebat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam dan tak ada murid sehebat para sahabat Radhiallahu anhum. Ummat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertamanya itu. Nabi sebagai guru terbaik tidak berkata-kata,  bersikap dan bertindak kecuali dengan bimbingan dari Allah SWT. Sedangkan para sahabat mengisi hari-harinya selama lebih 20 tahun dengan semua keteladanan gurunya itu secata kreatif dan independen.

Peran Security Dalam Akreditasi Peran Security Dalam Akreditasi

1.Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
-Mengidentifikasi gelang identitas, apabila ada pasien pulang gelang masih terpakai.
-Melakukan tehnik cuci tangan dan melaksanakan 5 (lima momen): 1) sebelum kontak dengan pasien 2) sesuadah kontak dengan pasien 3) sebelum melakukan tindakan aseptik 4) sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien 5) sesudah kontak dengan lingkungan pasien
-Melakukan skreening resiko jatuh: baik di rawat jalan maupun di IGD bila melihat pasien yang resiko jatuh

Kontak

RSD Gunung Jati CirebonJl. Kesambi No.56 Cirebon

Tentang Kami

Jujur, berani, profesional adalah pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Jujur dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Berani mengatakan yang sebenarnya dengan bijaksana dan tegas menegakkan aturan. Profesional sesuai dengan standar dan kode etik profesi masing-masing tenaga kesehatan.

Temukan Kami